PENGHINAAN FOTO BALITA PEREMPUAN VIA FACEBOOK


Dunia maya (eng: Cyberspace) adalah media elektronik dalam Jaringan Komputer yang banyak dipakai untuk keperluan Komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (Komputer, telepon Genggam dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara Interaktif.

Jangan dikira di dunia maya tidak ada aturan-aturan perundangannya…jadi jangan coba-coba seenak perut berkomentar kasar,fitnah dan SARA di dunia maya.sudah banyak sekali kasus yg berkaitan dengan Media Elektronik.Entah via Facebook,Twitter,dll.

KASUS-KASUS CYBERCRIME DUNIA – ANDA PERLU TAHU INI!

Walau gaungnya tidak sekencang tertangkapnya koruptor, pelaku cybercrime banyak pula yang berhasil diciduk. Di Indonesia peristiwa seperti ini masih belum terlalu marak walau aksi cybercrime sudah banyak. Kemungkinan besar karena kita belum punya rambu-rambu yang jelas untuk cybercrime.
Tidak demikian halnya di Amerika Serikat (AS) atau negara lain yang bahkan bisa menjerat seorang pelaku cybercrime dengan rentetan pasal. Tak heran sebab AS memang sudah memiliki UU Cybercrime yang lengkap. Tentu saja karena memang internet sendiri sudah lebih dulu populer di sana. Bahkan memang dari sanalah cikal bakal dunia maya terlahir. Ingat saja bahwa internet memang ditelurkan dari kantor Defense Advance Research Project Agency (DARPA atau lebih dikenal dengan ARPA), sebuah sistem interkoneksi komputer antar sejumlah kampus. Sistem ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi, membagi data dan informasi antar empat kampus besar di AS. Jaringan yang kemudian dikenal sebagai ARPANET ini merupakan embrio dari internet yang kini kita kenal. Sejarah itu terjadi pada 21 November 1969, karena itu tak heran kalau Amerika sudah punya sederetan Cybercrime Law yang cukup komplet.Bagaimana dengan Indonesia? Rahman Samik Ibrahim, salah seorang praktisi TI senior dari Universitas Indonesia menyebut bahwa sesungguhnya internet muncul di Indonesia sejak 1983. UNInet, begitu nama jaringan antar kampus yang terbentuk saat itu, menghubungkan antara pengajar dan peneliti melalui Local Area Network (LAN). Masih sangat sederhana memang, setidaknya bisa dijadikan salah satu tonggak sejarah di mana Indonesia pertama mengenal internet.Lalu pada 1993 dirintis proyek bernama Catur Karsa Jala Raya (Cakar Jaya), sebuah gagasan mewujudkan internet di Indonesia. Cakar Jaya merupakan usulan pengembangan jala komputer global di Indonesia yang berdasarkan pengalaman masa lalu, keadaan sekarang, dan prakiraan keadaan mendatang.Tidak banyak yang mengenal kedua hikayat tadi. Bisa disimpulkan bahwa secara resmi internet dikenal di Indonesia sejak 1993-an. Masih seumur jagung dibandingkan dengan sejarahnya di AS. Maka tak heran kalau di bidang Cyber crime Law kita sangat tertinggal jauh.

Berikut ini adalah beberapa kasus cybercrime yang ada di Indonesia dan beberapa di luar negeri.

Dani Xnuxer versus KPU
Masih segar dalam ingatan kita bagaimana seorang Dani Firmansyah menghebohkan dunia hukum kita dengan aksi defacing-nya. Defacing alias pengubahan tampilan situs memang tergolong dalam cybercrime dengan menggunakan TI sebagai target.
Sesungguhnya aksi ini tidak terlalu fatal karena tidak merusak data penting yang ada di lapisan dalam situs tersebut. Defacing biasa dilakukan dalam cyberwar. Aksi ini biasa dilakukan sekadar sebagai peringatan dari satu hacker ke pihak tertentu. Pada cyberwar yang lebih besar ruang lingkupnya, defacing melibatkan lebih adari satu situs. Kasus perseteruan Ambalat antara Indonesia-Malaysia beberapa waktu lalu misalnya, adalah satu contoh cyberwar yang lumayan seru.
Defacing yang dilakukan Dani alias Xnuxer diakuinya sebagai aksi peringatan atau warning saja. Jauh-jauh hari sebelum bertindak, Dani sudah mengirim pesan ke admin situs http://tnp.kpu.go.id bahwa terdapat celah di situs itu. Namun pesannya tak dihiraukan. Akibatnya pada Sabtu 17 April 2004, tepatnya pukul 11.42, lelaki berkacamata itu menjalankan aksinya. Dalam waktu 10 menit, Dani mengubah nama partai-partai peserta Pemilu dengan nama yang lucu seperti Partai Jambu, Partai Kolor Ijo dan sebagainya. Tidak ada data yang dirusak atau dicuri. Ini aksi defacing murni.

Konsultan TI PT. Danareksa ini menggunakan teknik yang memanfaatkan sebuah security hole pada MySQL yang belum di patch oleh admin KPU. Security hole itu di-exploit dengan teknik SQL injection. Pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau command tertentu pada address bar di browser yang biasa kita gunakan.
Seperti yang diutarakan di atas, defacing dilakukan Dani sekadar sebagai unjuk gigi bahwa memang situs KPU sangat rentan untuk disusupi. Ini sangat bertentangan dengan pernyataan Ketua Kelompok Kerja Teknologi Informasi KPU Chusnul Mar’iyah di sebuah tayangan televisi yang mengatakan bahwa sistem TI Pemilu yang bernilai Rp 152 miliar, sangat aman 99,9% serta memiliki keamanan 7 lapis sehingga tidak bisa tertembus hacker.
Dani sempat melakukan spoofing alias penghilangan jejak dengan memakai proxy server Thailand, tetapi tetap saja pihak kepolisian dengan bantuan ahli-ahli TI mampu menelusuri jejaknya. Lantas, acuan hukum apa yang digunakan oleh aparat untuk menahan Dani mengingat kita belum memiliki Cybercrime Law? Aparat menjeratnya dengan Undang-Undang (UU) No. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya pasal 22 butir a,b,c, pasal 38 dan pasal 50. Dani dikenai ancaman hukuman yang berat, yaitu penjara selama-lamanya enam tahun dan atau denda sebesar paling banyak Rp 600 juta rupiah.
Berikut kutipan UU No. 36/1999:
Pasal 22
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi
a. akses ke jaringan telekomunikasi ; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi ; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Pasal 50
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Akhirnya Dani Firmansyah dituntut hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Ramos Hutapea dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 November 2004.

Buyung versus Republik Indonesia
Jangan lupa juga dengan kasus carding kita. Ingat, nama Indonesia sempat tercemar di tatanan global maya akibat IP kita ada di daftar hitam. Semua tak lain dipicu maraknya carder asal Indonesia.
Salah satu carding yang sempat populer adalah tertangkapnya carder asal Bandung. Buyung alias Sam, mahasiswa 25 tahun menggunakan kartu kredit orang lain untuk transaksi melalui internet. Nilainya mencapai sekitar DM 15 ribu. Aksi ini dilakukan melalui warnet selama satu tahun. Kasus ini diserahkan Polda Jabar ke Mabes Polri. Pertimbangannya karena kejahatan yang dilakukan tersangka berdampak ke berbagai negara, sehingga pengusutannya membutuhkan keterlibatan pihak interpol.
Terbongkarnya kejahatan Buy sendiri berawal dari berita teleks Interpol Wiesbaden No. 0234203 tertanggal 6 September 2001 yang melaporkan adanya penipuan melalui internet dan diduga melibatkan seorang WNI yang bertindak sebagai pemesan barang bernama Buy. Berdasarkan informasi tersebut, jajaran serse Polda Jabar segera melakukan pelacakan dan pencarian terhadap Buy yang disebutkan beralamat di Perumahan Santosa Asih Jaya Bandung. Akhirnya, melalui pengejaran yang terorganisir, Buy bisa ditangkap di rumahnya, tanpa perlawanan.
Menurut Kapolda Jabar waktu itu, saat ini untuk sementara kepolisian akan menjerat sang mahasiswa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) soal pencurian dan penipuan mengingat perangkat hukum yang lebih tepat, terutama soal cyberlaw dan cybercrime di Indonesia belum ada.
Belum jelas bagaimana kasus ini ditindaklanjuti sebab pihak kepolisian juga kurang terbuka pada pers. Kabarnya Buyung dilepas setelah diberik semacam wejangan oleh sejumlah praktisi TI dan pihak kepolisian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Buyung juga didesak agar memberi pesan moral kepada para carder lain agar tidak melanjutkan aksinya.

Wenas versus Publik Singapura
Yang tidak kalah unik adalah kasus terciduknya hacker asal Indonesia di negeri jiran Singapura. Kasus ini sudah lama berselang memang, tepatnya tahun 2000, tetapi patut dicatat dalam sejarah karena ini pertama kali hacker asal Indonesia diadili di negeri asing.
Saat ini Wenas yang menggunakan nama maya hC didakwa melakukan aktivitas ilegal terhadap server dua buah perusahaan Singapura, baik yang dilakukannya sewaktu masih di Australia maupun setelah mendarat di Singapura. Yang meringankan hukuman adalah fakta bahwa usia terdakwa masih di bawah umur, yakni 15 tahun. Berikut petikan berita yang ditulis oleh Donny BU yang meliput langsung persidangan Wenas tersebut.
Saat hadir di persidangan Pengadilan Rendah Singapura divisi Juvenile Court, hacker terdakwa tersebut didampingi oleh kedua orang tuanya. Bahkan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menugaskan Thony Saut P. Situmorang (second secretary) dan A.Guntur Setyawan (third secretary) dari bidang konsuler untuk hadir di persidangan.
Persidangan digelar Kamis (20/7/2000) dalam bahasa Inggris. Persidangan dimulai pukul 10.15 waktu Singapura (rencana awal dimulai pukul 09.00) dan baru berakhir pukul 11.30. Dalam persidangan tersebut, bertindak selaku hakim adalah hakim Mark Tay dan sebagai penuntut umum adalah jaksa Chew. Sedangkan pengacara yang mendampingi terdakwa adalah Mimi Oh.
Hadir pula dalam persidangan tersebut Mark Koh, Investigation Officer Computer Crime Branch CID (Criminal Investigation Department) Singapura sebagai investigator dan yang menyusun ‘statement of facts’ (sof) yang berisi kronologis lengkap tindakan terdakwa, mulai dari laporan korban, penahanan, hasil investigasi, fakta kasus hingga kerugian korban. Sof bernomor D/000603/001/D tersebut merupakan bahan rujukan bagi jaksa Chew dalam mengajukan tuntutannya.
Chew saat membacakan tuntutannya memang menyadari usia terdakwa yang masih di bawah umur 15 tahun, sebagai salah satu faktor yang dapat meringankan hukuman. Tetapi tidak tanggung-tanggung berdasarkan sof yang disusun oleh Mark Koh, terdapat 16 buah tuntutan yang merupakan tuntutan untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa secara ilegal di server dua buah perusahaan Singapura, baik yang dilakukannya sewaktu masih di Australia maupun setelah mendarat di Singapura.
Pada saat persidangan berlangsung, Mimi Oh menyampaikan pembelaannya dengan harapan dapat mendapatkan keringanan dari hakim. “Dia (terdakwa) tidak bermaksud melakukan kriminalitas. Dia tidak tahu bahwa tindakannya adalah ilegal dan melanggar hukum,” ujar Mimi Oh di depan pengadilan.
Tampaknya hakim Mark Tay tidak percaya dengan pembelaan tersebut. “Masak dia tidak tau. Benarkah dia tidak mengerti bahwa aktivitas hacking itu ilegal?” tukas hakim Mark Tay. Pertanyaan tersebut disampaikan lebih dari satu kali, dan Mimi Oh selalu mencoba meyakinkan pengadilan bahwa terdakwa memang tidak mengerti bahwa tindakannya ilegal. Selain itu, Mimi Oh juga menegaskan bahwa semangat terdakwa yang sebelumnya akan menuntut ilmu di Singapura merupakan hal positif yang hendaknya menjadi pertimbangan.
Mengenai kelakuan sehari-hari terdakwa di pergaulan atau sekolahnya yang barangkali dapat meringankan hukuman, ditolak oleh pengadilan karena terdakwa belumcukup lama berada di Singapura sehingga hal tersebut belum dapat menjadi faktor yang meringankan.
Sampai persidangan usai, belum dapat diambil keputusan mengenai kasus tersebut. Baik hakim, penuntut umum maupun pengacara terdakwa sama-sama membutuhkan waktu tambahan untuk mempelajari kasus unik tersebut. Mengapa unik? Karena ternyata Pengadilan Rendah Singapura baru kali ini menghadapi kasus cybercrime yang melibatkan warga negara asing. Akhirnya pada sidang final ditetapkan bahwa terdakwa dikenai hukuman denda senilai Rp 150 juta. Tidak dijelaskan secara rinci ikhwal pasal-pasal yang dilanggar.

             #########################################
             #########################################
             #########################################

Saya pun tidak menyangka hal ini terjadi pada saya.kemaren tanggal Rabu, 18 Juli 2012 9:34 Terjadi penghinaan di Facebook Anak saya.Setelah ditelusuri dah terdeteksi siapa yang berkata kasar.Bukti2 dah dikumpulkan

 

Bukti di Album Foto Dinding

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 — bersama Bagus Wahyu Adi N dan Dwi W Setiorini.
 ·  · Bagikan ·  16 Mei

###########################################

Bukti via Email

Sabtu, 21 Juli 2012 0:00
facebook
Hi Ghozi Muzhaffar,
Setan Bhalanxsax (friends with Diyah Watiningsih) commented on your photo.
Setan wrote: “biwir tamusu eta teh …….. anjixxxx”

Go to comments

Reply to this email to comment on this photo.

See Comment

This message was sent to anakku8106-ghozi@yahoo.com. If you don’t want to receive these emails from Facebook in the future, please click: unsubscribe.
Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

###################################

Gambar

Diyah Watiningsih adalah kakak ipar saya yg berteman dg id setan itu…Beliaulah yg tahu jati diri si setan, serta yang menjadi SAKSI dalam kasus ini.

##########################################

Karena ketakutan sudah di tempur dengan kakak dan adek saya,SI SETAN mendelete komentar dan  tersangka berganti nama menjadi

mbiy

http://www.facebook.com/iwan.irawan.75436?sk=photos

begitu ketakutannya si setan balanxsang ini per tgl 5 mei 2014 ini berganti lg fbnyambiy2

###############################################

Bukti2 dah lengkap, tunggu saja setan.kau sudah membangunkan singa yang tidur….aku sebagai ibu dari balita perempuan yang kau hina gak akan tinggal diam.BOM WAKTU AKAN MELEDAK.

#############################

UU yang berkaitan dengan penghinaan dan pelecehan di media elektronik ;

Terkait dengan laporan kepada pihak yang berwajib, ada 2 (dua) dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar laporan yaitu pencemaran nama baik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan penghinaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang pada prinsipnya dapat digabungkan.

1. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU ITE

Dalam UU ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1), yang masing-masing dikutip sebagai sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (3):
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (1):
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sehingga, dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut di atas, pencemaran nama baik dengan cara menduplikat account (akun) facebook memenuhi unsur “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, sehingga termasuk perbuatan pidana.

2. Penghinaan Berdasarkan KUHP

Jika UU IT mengatur mengenai pencemaran nama baik, KUHP mengatur tentang pasal penghinaan.

Pasal 310 KUHP, yang dikutip sebagai berikut :
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sehingga dari ketentuan Pasal 310 KUHP tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :
a) Unsur kesengajaan;
b) Unsur menyerang kehormatan dan nama baik;
c) Unsur di muka umum.

Untuk membuktikan kedua dugaan tersebut, adalah tidak mudah untuk mengajukan bukti-bukti mengingat kejahatan yang demikian bersifat maya (cyber crime). Namun demikian, bukti permulaan dapat disajikan dengan bukti hasil cetakan (print-out) yang menunjukkan pencemaran nama sekolah tersebut, sehingga penyidik dapat melakukan olah data dan informasi lebih lanjut. Untuk lebih meyakinkan, sangat diperlukan kehadiran ahli di bidang informasi dan teknologi yang dapat membantu menterjemahkan fakta dalam dunia maya tersebut menjadi fakta hukum.

Dari sisi hukum perdata, dengan bukti adanya putusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) mengenai pidana dimaksud, sehingga dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

Sumber http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e887486800a9/langkah-apa-yang-harus-dilakukan-jika-dicemarkan-lewat-fb

http://nurwantovic.blogspot.com/2010/10/kasus-kasus-cybercrime-dunia-anda-perlu.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s